Cara Menghitung Perhitungan Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Perceraian

Kantor kami salah satu kantor hukum yang di dukung oleh Pengacara Profesional dan handal di bidangnya yang khusus menangani dan melayani jasa hukum dalam penanganan kasus Waris, baik secara non litigasi maupun penanganan secara litigasi.

Jika mengacu Pasal 53 UU Perkawinan membagi harta dalam perkawinan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Harta Bawaan, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri dari sebelum perkawinan. Masing – masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melaukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya.

2. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.

3. Harta Bersama atau Gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan.

Yang dimaksud dengan harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka.

Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri, meskipun yang bekerja hanya suami saja atau istri saja. Mengenai sejak kapan terbentuknya harta gono-gini, itu ditentukan oleh rasa keadilan masing- masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran, bukan waktu.

Pada dasarnya pembagian harta gono-gini haruslah dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Cara mendapatkan harta gono-gini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta gono-gini dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan).

2. Pembagian harta gono-gini diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama.

Bagi yang menganut agama Islam, gugatan atas harta gono-gini diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri.

Untuk non-Islam gugatan pembagian harta gono-gini diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.

Harta gono-gini baru dapat dibagi bila putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai ketentuan hukum yang pasti sejak saat kematian salah satu pihak, formal mulai saat itu harta gono-gini sudah boleh dibagi.

Apabila keputusan hakim yang menentukan putusnya hubungan perkawinan belum mempunyai kekuatan pasti, maka harta gono-gini antara suami dan istri itu belum dapat dibagi.

Mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 89K/Sip/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidupnya harta gono-gini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya.

Dalam Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta gono-gini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam Pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta gono-gini tersebut.

Harta gono-gini ini tidak dapat disamakan dengan harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama. Oleh karena itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian harta gono-gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutus pembagian harta gono-gini tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, kewenangan mengadili terkait sengketa harta gono-gini bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan.

Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang tersebut tidak menunjuk secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang yang beragama islam diselesaikan melalui peradilan agama.

Walaupun sebenarnya telah memberi sinyal kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat pada Pasal 37 tersebut: “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Kristen maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Tetapi, oleh karena sengketa harta bersama masih dianggap termasuk dalam lembaga hukum adat, maka kewenangan itu tetap berada di pengadilan negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang beragama Islam.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 dan penjelasan Ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa “yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama”. Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik, oleh karena itu untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan Pasal, 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Ketentuan mengenai pembagian dan besar porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami istri hilang, kita jumpai di dalam ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam. Pasal 96 berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama;

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

Pasal 97 berbunyi: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal-Pasal di atas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dan istri yang cerai hidup maupun cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua atau setengah harta bersama.

Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri.
Ketentuan Pasal-Pasal di atas telah menggeser secara tegas ketentuan pembagian harta gono-gini yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia seperti pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat ada di Jawa tersebut di atas.

Mahkamah Agung telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Komplikasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama serta besaran perolehan masing-masing suami- dengan putusan-putusannya.

Apabila salah satu meninggal terlebih dahulu lazimnya harta gono-gini berada di bawah penguasaan dan pengelolaan salah satu yang hidup, sebagaimana halnya saat masa perkawinan. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anak yang masih kecil, tetapi jika keperluan hidupnya sudah cukup diambilkan harta bersama itu, maka sebagian lain selayaknya almarhum setelah dikurangi hutang-hutang.

Jika ada anak, maka harta bersama itu diwariskan kepada anak sebagai harta asal mereka. Jika yang meninggal terlebih dahulu itu suami, maka selama janda belum kawin lagi, barang-barang harta gono-gini yang tertinggal padanya itu tetap tidak dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya demikianlah putusan Mahkamah Agung Reg. No. 189 K/Sio./1959, tanggal 8 Juli 1959 yang mengatakan bahwa selama janda belum kawin lagi, harta bersama tetap dikuasai janda guna keperluan hidupnya.

Apabila tidak mempunyai anak, maka sesudah yang hidup lebih lama lagi tadi itu (janda atau duda), maka harta tersebut wajib secara hukum dibagikan kepada kerabat suami dan istri dengan jumlah yang sama besar sebesar bagian suami istri itu jika mereka masih hidup, atau jika pantas maka yang sudah berkecukupan mengalah dan diberikan kepada yang berkekurangan berdasarkan asas kepantasan dan kelayakan. Pembagian harta gono-gini ini tidak dapat digugat oleh sembagarang ahli waris apalagi orang lain.

Menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No. 258 K/Sip./1959, pembagian harta gono-gini tidak dapat dituntut oleh orang lain dari pada anak atau istri atau suami dari yang meninggalkan gono- gini. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pengaturan harta bersama tersebut belum memperoleh penyelesaian yang tuntas.

Pasal 37 menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan rumusan “hukumnya masing- masing” adalah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya”.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *