Hak Waris Dalam Hukum KUHPerdata

Aturan Hukum waris bagi yang beragama islam sudah diatur dalam KHI, sedangkan bagi yang tidak beragama islam diatur dalam KUH Perdata.

Sistem kewarisan yang tertuang dalam BW atau KUH Perdata yang menganut sistem individual, dimana setelah pewris meninggal dunia maka harta peninggalan pewearis haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Sistem kewarisan menurut KUH Perdata mengikut pada sistek keluarga inti dengan pembagian harta secara individual.

Pokok-pokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dalam PAsal 1066 KUH Perdata, hal-hal yang ditentukan yaitu Prof Ali Afandi dalam buku nya menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak:

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;

2. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;

3. Anak lahir diluar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak diluar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Ali Afandi menegaskan bahwa hukum waris dari anak yang lahit diluar kawin tapi daikui oleh ayah dan atau ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya.

Menurut KUH Perdata pasal 832 dan pasal 899 maka cara mendapatkan warisan adalah dengan :

Secara ab instetato (ahli waris menurut undang-undang).

Menurut pasal 832 KUH Perdata ada empat golongan ahli waris ab intestate di mana golongan kedua baru tampil jika golongan pertama tidak ada dan demikiran seterusnya. Pembagian golongan ini meliputi:

1. Golongan pertama yaitu anak-anak dan keturunannya, serta iseri atau suami yang masih hidup.

2. Golongan kedua yaitu orang tua (ayah dana tau ibu), saudara – saudara dan keturunannya tampil jika golongan pertama tidak ada.

3. Golongan ketiga yaitu golongan ini ialah kakek dan/atau nenek dan/atau leluhur mereka, yang tampil jika golongan kedua tidak ada. Jika pewaris tidak meninggalkan suami/isteri, keturunan dan saudara, tanpa mengurangi ketentuan pasal 859 KUH Perdata, warisan dibagi dua bagian sama, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam ggaris bapak ke atas dan satu bagian untuk garis ibu ke atas (pasal 853 KUH Perdata).
4. Golongan keempat yaitu golongan ini ialah sanak saufara dari garis ke samping seperti paman, bibi, dengan hak pergantian kedudukan jika golongan ketiga tidak ada.

Jika pewaris dan ahli waris sama meninggal tanpa dapat diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, mereka dianggap meninngaal pada saat yang sama dan diantara mereka tidak terjadi saling mewaris (Pasal 831 dan 894 KUH Perdata). Jika semua golongan tidak ada, maka harta warisan ini jatuh pada negara yang wajib melunasi utang-utang pewaris sekadar harta warisan itu mencukupi.

Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam suat wasiat)
Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testemen. Surat wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki oleh si pewaris. Surat wasiat berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.Dalam kasus hak waris bagi anak tiri, menurut KUH Pedata maka anak tiri bisa mendapatkan harta warusan dengan cara testamentair.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *